Lakotani : Rekomendasi LKPJ Jadi Acuan Perbaikan Kinerja
Manokwari, TP – DPR Papua Barat resmi menyampaikan cacatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat pada sidang Paripurana Istimewa DPR Papua Barat masa persidangan ke II tahun 2026 yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Selasa (19/5).
Cacatan dan rekomendasi itu langsung diserahkan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor didampinggi unsur pimpinan DPR PB lainnya kepada Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani yang didampinggi Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere dan Kepala BPKAD Papua Barat, Agus Nurrodi.
Mewakili Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Wagub Lakotani menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua Barat. Secara khusus, apresiasi ditujukan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta memberikan perhatian dan masukan yang konstruktif selama proses pembahasan LKPJ Pemprov Papua Barat Tahun 2025.
Lakotani mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Hal ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, sistem koordinasi, hingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, lanjut Lakotani, seluruh rekomendasi, saran, dan masukan yang disampaikan DPRD melalui Pansus menjadi perhatian serius bagi Pemrov Papua Barat. Berbagai catatan tersebut akan dijadikan landasan utama untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depannya.
“Rekomendasi yang telah disampaikan ini merupakan catatan penting bagi kami dalam rangka melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Lakotani.
Beragam masukan dan saran tersebut selanjutnya akan dijadikan pedoman strategis bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan responsif pada tahun-tahun mendatang.
Lakotani juga memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Barat, untuk mempedomani dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan oleh DPR Papua Barat . Ia menilai langkah ini sangat penting agar setiap kekurangan yang masih ada dapat segera diperbaiki.
Dengan tindak lanjut yang nyata, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel.
Wakil Gubernir berharap, melalui rekomendasi yang telah disepakati ini, hubungan kemitraan antara Pemprov Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat akan semakin harmonis, sinergis, dan produktif dalam mengawal seluruh pelaksanaan pembangunan daerah.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menjadikan hasil evaluasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, inovasi, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas.
Besar harapan pemerintah agar seluruh proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Hal ini juga diarahkan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sinergi dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Lakotani.
Di akhir sambutan Gubernur yang dibacakan Lakotani, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, saling mendukung, dan bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dengan semangat kebersamaan, koordinasi yang baik, serta komitmen yang kuat, Pemerintah Provinsi Papua Barat yakin mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Semoga semangat pengabdian, kolaborasi, dan kemitraan yang harmonis ini senantiasa terjaga dalamnh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita bersama demi masyarakat, bangsa, dan daerah yang kita cintai bersama,” pungkasnya. [ *FSM-R2]
