Tekan Angka Kriminalitas, Pemprov PBD Luncurkan Program Pembinaan Karakter Tahun 2027

Sorong,TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan terobosan baru untuk menekan angka kriminalitas sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Langkah konkret yang disiapkan berupa program pembinaan karakter pemuda yang dipadukan dengan pelatihan keterampilan hingga penempatan kerja di perusahaan swasta.

Program strategis ini direncanakan mulai berjalan secara resmi pada tahun 2027 mendatang, dengan skema percontohan diawali di wilayah Kota Sorong. Dalam tahap awal, pemerintah akan merekrut masing-masing dua pemuda dari setiap kelurahan untuk menjadi peserta. Mereka akan dibekali pembinaan karakter, pelatihan keahlian, hingga difasilitasi langsung untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua Barat Daya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Dialog Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kegiatan tersebut digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Papua Barat Daya bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Forum yang sangat strategis ini menghadirkan beragam elemen masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Pertemuan ini digelar sebagai wujud dukungan nyata terhadap kinerja jajaran Polda Papua Barat Daya beserta seluruh Polres jajarannya dalam menekan angka kriminalitas yang belakangan ini menjadi perhatian bersama.

Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Papua Barat Daya, Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Komandan Komando Daerah Militer (Kodaeral) Wilayah XIV, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa persoalan keamanan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata. Diperlukan langkah lain berupa pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Menurutnya, program pembinaan karakter yang disiapkan pemerintah adalah bentuk nyata upaya membangun generasi muda yang produktif, berdisiplin, dan memiliki akses luas memasuki dunia kerja.

“Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi dan pemerintah. Semua elemen masyarakat harus terlibat. Karena itu, pemerintah juga hadir melalui program-program pemberdayaan yang menyentuh akar persoalan sosial di tengah masyarakat,” ujar Ahmad Nausrau.

Selain menyepakati program pembinaan pemuda, forum dialog juga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis lain. Di antaranya adalah perlunya peningkatan perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan peran tokoh pemuda dan tokoh masyarakat agar lebih aktif menjaga keamanan serta melakukan pembinaan sosial di lingkungannya masing-masing.

Forum juga merekomendasikan penguatan dan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas. Salah satu poin penting yang dibahas adalah aturan pengawasan dan peredaran minuman keras, yang kerap dianggap menjadi pemicu utama terjadinya tindak kriminal di tengah masyarakat.

Terkait persoalan lapangan kerja yang sering dikaitkan dengan angka kriminalitas, Ahmad Nausrau mengingatkan bahwa kehadiran investasi dan dunia usaha sangat bergantung pada kondisi keamanan suatu daerah. Investor, kata dia, hanya akan tertarik menanamkan modal jika situasi aman dan kondusif.

“Kalau keamanan terjaga, investasi akan masuk. Ketika investasi masuk, lapangan kerja akan terbuka. Karena itu, menjaga kamtibmas adalah kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” tegasnya.

Melalui forum dialog dan rangkaian program yang telah disiapkan ini, Pemprov Papua Barat Daya berharap terbangun sinergi yang kokoh antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya jelas, mewujudkan daerah yang aman, damai, serta mampu menjamin masa depan cerah bagi generasi muda penerus bangsa. [CR30-R2]