Manokwari, TP – Masyarakat Papua diingatkan tetap fokus pada persoalan mendasar yang sedang dihadapi tanah Papua, terutama dampak deforestasi besar-besaran dan berbagai konsekuensi sosial-ekologis yang akan muncul akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), alih-alih terjebak dalam polemik mengenai perubahan sikap politik sejumlah tokoh pasca-pemutaran film ‘Pesta Babi’ di berbagai daerah.
Ini disampaikan anggota DPD-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, karena menurutnya, perdebatan tentang perubahan dukungan individu terhadap perusahaan tidak boleh mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih besar dan menentukan masa depan Papua terkait perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, pengungsian warga serta berbagai dampak sosial yang menyertai ekspansi proyek-proyek berskala besar.
“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot pada isu-isu yang bersifat personal atau perubahan sikap seseorang. Yang harus menjadi fokus kita adalah persoalan pokok yang sedang terjadi di Papua hari ini, yakni deforestasi dalam skala besar,” harap Wamafma dalam press release dalam grup WhatsApp, Rabu (3/6/2026).
Ia menilai, di balik narasi optimisme proyek jutaan hektar tersebut, terdapat persoalan struktural yang terus membayangi Papua, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi sistemik hingga minimnya kontribusi pemanfaatan sumber daya alam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dirinya menyoroti fakta bahwa masyarakat Papua semakin kehilangan fondasi paling dasar pembangunan ekonomi, yakni akses terhadap faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan masyarakat adat.
“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh seiring masuknya investasi karena nilai tambah ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa bagi masyarakat sering kali hanya kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup,” ungkap Wamafma.
Ia mengingatkan bahwa dampak proyek-proyek berskala besar tidak hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, juga dari konsekuensi sosial yang ditanggung masyarakat.
Wamafma menyinggung berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Papua, termasuk pengungsian yang diperkirakan mencapai lebih dari 103.000 jiwa, meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar ke sejumlah wilayah serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan utama Papua.
“Yang harus dibicarakan adalah soal 103.000 lebih warga yang hidup dalam kondisi pengungsian, soal perempuan dan anak yang semakin rentan, soal penguasaan lahan dan sumber daya, soal konsep pangan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat lokal serta sejarah panjang eksploitasi Papua yang seolah tidak pernah berakhir,” tambahnya.
Menurut Wamafma, deforestasi yang terjadi saat ini harus dipahami sebagai hutan lingkungan yang kelak akan dibayar mahal oleh masyarakat Papua.
Hari ini, sambung Wamafma, mungkin perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi nanti kerugiannya akan dibayar anak dan cucu Papua melalui kesulitan mencari bahan makanan, meningkatnya resiko bencana hingga hilangnya sumber penghidupan.
Ia menjelaskan, pembayaran hutan akibat deforestasi tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi hadir dalam bentuk krisis pangan, bencana seperti banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan serta stagnasi ekonomi daerah yang berkepanjangan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat adat untuk terus mengawal isu-isu substansial yang menyangkut masa depan Papua.
Ditegaskan Wamafma, perdebatan mengenai individu atau perubahan posisi politik tertentu tidak boleh menutupi persoalan yang lebih mendasar dan berdampak luas bagi generasi mendatang.
“Fokus kita harus tetap pada perlindungan masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua. Jangan sampai isu-isu yang bersifat sementara mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi rakyat Papua hari ini,” tutup Wamafma. [*FSM-R1]
