Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Papua Barat diserahkan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, diterima Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Petrus Makbon dalam parat paripurna DPR Papua Barat, di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (29/6/2026).
Gubernur mengatakan, hasil pemeriksaan ini merupakan cerminan nyata dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua Barat.
Dikatakan Mandacan, pihaknya memandang laporan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai instrumen penting dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi yang diberikan BPK akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindaklanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gubernur dalam sambutannya.
Ia mengaku, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengendalian internal agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat.
Oleh Karena Itu, Pemprov akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
“Sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas eksternal, seperti BPK merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat,” katanya. [FSM-R1]
