Manokwari, TP – Realisasi penyerapan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 semester I mencapai Rp1,275 triliun per 30 Juni 2026, ungkap Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Agus Nurodi dalam rapat evaluasi semester I pelaksanaan program kegiatan OPD (organisasi perangkat daerah) di Rumah Negara Gubernur Papua Barat, Rabu (1/7/2026).
“Angka itu setara 28,6 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk tahun anggaran berjalan ini,” kata Nurodi.
Berdasarkan catatan Tabura Pos, Nurodi mengatakan, pihaknya akan memastikan kesiapan untuk segera memproses dan mencairkan setiap tagihan paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026 yang diajukan OPD.
Menurutnya, kelancaran proses ini diharapkan bisa mengoptimalkan realisasi program kerja fisik maupun non fisik, termasuk realisasi anggaran di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Dikatakannya, pada prinsipnya, BPKAD siap melaksanakan proses tagihan paket-paket pekerjaan yang sudah diselesaikan dan dimasukkan dari setiap dinas.
“Saya yakin paket-paket pekerjaan sudah berjalan dan yang pasti bukan di BPKAD, tetapi di masing-masing dinas. Pada prinsipnya, kita di BPKAD ketika ada tagihan dari dinas, kita akan segera memproses untuk pencairan,” klaim Nurodi kepada Tabura Pos, belum lama ini.
Ia menjelaskan, untuk APBD Induk Tahun Anggaran 2026 sudah disiapkan dan bisa dilaksanakan seluas-luasnya sesuai regulasi dan program kerja.
Ditanya tentang besaran penyerapan anggaran sebelum pelaksanaan RAPBD Perubahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026, Nurodi mengatakan, normatif penyerapan anggaran mencapai 50 persen.
Lanjut Nurodi, pihaknya belum bisa membahas RAPBD Perubahan sebelum BPK-RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan diserahkan dalam bulan ini.
Selain itu, kata dia, BPKAD akan melanjutkan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan penyusunan dokumen dan pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
“Raperda Pertanggungjawaban mungkin di akhir Juli atau Agustus dan mungkin di September baru masuk di RAPBD Perubahan Papua Barat Tahun 2026,” katanya. [FSM-R1]
