Manokwari – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga di wilayah kerjanya hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1,49 triliun atau tumbuh 51,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Plh Kepala KPPN Manokwari Rokky Zaki Vijay di Manokwari, Papua Barat, Sabtu, mengatakan belanja kementerian/lembaga (K/L) telah mencapai 38,2 persen dari total pagu anggaran Rp3,93 triliun dan mengalami peningkatan 23 persen dibanding realisasi pada April 2026.
“Hampir semua komponen belanja/kementerian lembaga menunjukkan tren peningkatan realisasi, sehingga mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan program pemerintah pusat,” ucap Rokky.
Menurut dia, belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi tertinggi yakni Rp856,94 miliar, disusul belanja barang dan jasa sebanyak Rp386,03 miliar, belanja modal Rp253,41 miliar, serta belanja lain-lain yang terealisasi Rp3,53 miliar.
Persentase penyerapan belanja pegawai juga menempati posisi pertama dengan capaian sebesar 49,1 persen dari total pagu Rp1,74 triliun, diikuti belanja modal 34,7 persen dari pagu Rp731,09 miliar, belanja barang dan jasa 26,9 persen dari Rp1,43 triliun.
“Untuk komponen belanja lain-lain, hingga akhir Mei 2026 sudah terserap 19,8 persen dari total pagu anggaran Rp17,84 miliar,” ujarnya.
Dari sisi nilai realisasi, kata dia, penyerapan anggaran pada Kementerian Pertahanan menempati urutan pertama dengan capaian sebanyak Rp441,8 miliar dibandingkan sembilan kementerian/lembaga lainnya yang memperoleh alokasi pagu terbesar. Posisi kedua ditempati Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak Rp300,2 miliar, disusul Polri Rp230,5 miliar.
Kemudian, Kementerian Agama Rp85,2 miliar, Kementerian Perhubungan Rp64,9 miliar, Kemendiktisaintek Rp59,4 miliar, Mahkamah Agung Rp51,3 miliar, Kementerian Kehutanan Rp41,0 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp34,3 miliar, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp6,6 miliar.
“Dari sisi persentase, realisasi belanja di Kementerian Pertahanan juga menjadi paling tinggi dari kementerian/lembaga lainnya di wilayah kerja KPPN Manokwari, yaitu 56,2 persen,” kata Rokky.
Secara keseluruhan, kata dia, belanja APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak Rp4,55 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1,49 triliun dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp3,05 triliun.
Nilai tersebut setara 38,2 persen dari total pagu belanja APBN tahun 2026 mencapai Rp11,93 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 60,4 persen dibandingkan kinerja penyaluran pada periode yang sama tahun 2025.
“Adapun pagu belanja TKD 2026 untuk enam pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Manokwari sebanyak Rp8,00 triliun,” ujar Rokky. [Pewarta: Fransiskus Salu Weking/Editor: Kelik Dewanto/ANTARA]
