Manokwari, TP – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat membahas Indikator Sasaran Visi (ISV) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Papua Barat dalam focus group discussion (FGD) di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (8/7/2026).
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry menjelaskan, pembangunan yang berkualitas harus diawali data yang berkualitas. Data, bukan sekedar angka, melainkan kompas yang mengarahkan terhadap kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, efektif, dan terukur.
Itu, kata dia, sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Diterangkan Merry, sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah telah menetapkan ISV dan IUP sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional.
Indikator tersebut, jelas dia, kemudian diimplementasikan pada tingkat daerah melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan jangka panjang nasional.
Dia menyebutkan, terdapat 5 ISV dan 45 IUP yang dalam pengukurannya, dirinci lebih lanjut menjadi 76 indikator dan sub-indikator.
Berdasarkan UU No. 59 Tahun 2024 dan surat edaran Sekretaris Utama BPS No. B-156/02000/PR.030.2025, BPS provinsi berperan dalam melakukan koordinasi pengukuran indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan di tingkat daerah.
Sementara menurut UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berperan dalam menghasilkan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
Ditegaskan Merry, penyusunan ISV dan IUP daerah menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan Provinsi Papua Barat berjalan secara terukur, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Menurut Kepala BPS, indikator bukan hanya angka, juga cerminan dari kondisi nyata pembangunan yang sedang berlangsung di daerah ini.
Dia menambahkan, penyediaan ISV dan IUP 2026 di Provinsi Papua Barat, membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait bersama-sama dengan BPS provinsi.
Untuk itu, Merry mengajak partisipasi aktif untuk memberikan informasi yang konstruktif serta menyampaikan berbagai pandangan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap indikator yang disusun dapat terukur secara konsisten serta memiliki data dukung yang memadai. Dengan demikian, indikator yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, juga menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan,” katanya.
FGD ini, katanya, melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Perekonomian Provinsi Papua Barat untuk memberikan pandangan bagaimana pengukuran kinerja pembangunan Papua Barat serta optimalisasi peran pemda dalam mendorong capaian indikator pembangunan di Provinsi Papua Barat. [SDR-R1]
