Sorong – Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, memperketat pengawasan distribusi minyak tanah (mitan) bersubsidi sebagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kelangkaan serta memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong Eduard Jitmau di Sorong, Selasa, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin bersama agen penyalur dan petugas di lapangan mengingat kebutuhan minyak tanah di Kota Sorong terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, sementara kuota yang tersedia masih terbatas.
“Kami terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kelangkaan minyak tanah di Kota Sorong. Kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila ditemukan indikasi kelangkaan di suatu wilayah, Dinas Perindustrian segera berkoordinasi dengan Pertamina, agen penyalur, dan DPR Kota Sorong untuk menelusuri penyebabnya serta memastikan distribusi kembali normal.
Menurut dia, seluruh agen dan pangkalan minyak tanah berada dalam pengawasan pemerintah daerah sehingga distribusi dapat dipantau secara berkala.
“Minyak tanah yang dialokasikan untuk Kota Sorong harus tetap disalurkan kepada masyarakat di Kota Sorong dan tidak boleh dialihkan ke daerah lain,” ujarnya.
Eduard menegaskan pangkalan yang terbukti tidak menyalurkan minyak tanah sesuai peruntukan akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan hingga pemutusan kerja sama dengan agen penyalur.
Ia mengungkapkan, pada awal 2026 pemerintah telah memanggil salah satu pangkalan setelah menerima laporan masyarakat terkait stok minyak tanah yang habis hanya dalam waktu satu hingga dua jam setelah didistribusikan. “Kami memberikan peringatan kepada pangkalan tersebut. Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, sanksinya dapat berupa pemutusan penyaluran,” katanya.
Dinas Perindustrian Kota Sorong mencatat alokasi minyak tanah bersubsidi yang diterima daerah itu mencapai 1.455 kiloliter (KL) per bulan dan didistribusikan melalui tujuh agen resmi kepada 599 pangkalan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Sorong.
Eduard menjelaskan alokasi terbesar diterima PT Murni Energi Utama sebanyak 380 KL untuk 121 pangkalan, diikuti PT Adhya Pratama Lestari sebanyak 315 KL untuk 125 pangkalan, dan PT Berkat Abadi Sorong sebanyak 235 KL untuk 93 pangkalan.
Selanjutnya, PT Sinar Kuin Sejahtera memperoleh alokasi 220 KL untuk 76 pangkalan, PT Wiraniaga Mandiri sebanyak 155 KL untuk 72 pangkalan, PT Syeni Edi Energi sebanyak 100 KL untuk 74 pangkalan, serta PT Barokah Cahaya Abriani Indojaya memperoleh 50 KL untuk 38 pangkalan.
Dari total 599 pangkalan yang beroperasi di Kota Sorong, sebanyak 83 pangkalan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP) dan 516 pangkalan dikelola oleh non-OAP.
“Kita akan terus memperkuat pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi melalui koordinasi dengan Pertamina, agen penyalur, dan instansi terkait agar pasokan tetap tersedia serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah keterbatasan kuota yang diberikan pemerintah pusat,” ujarnya. [Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu/Editor: Evi Ratnawati/ANTARA]
