Manokwari – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penerbitan sebanyak 829 paspor pada periode 1 Januari hingga 19 Juli 2026 mencapai Rp586 juta.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Setyo Budiwardoyo mengatakan pihaknya menargetkan PNBP penerbitan paspor hingga akhir tahun 2026 sebanyak Rp2,3 miliar.
“Kami belum mencapai target PNBP karena ini baru melewati semester I tahun 2026, tapi kami optimis sampai Desember nanti bisa capai target,” kata Setyo di Manokwari, Senin.
Dia menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan PNBP, antara lain mengidentifikasi kepemilikan paspor oleh warga negara asing (WNA) yang masih menggunakan alamat di luar wilayah Papua Barat.
Menurut dia, proses identifikasi kepemilikan paspor tersebut diselenggarakan bersamaan dengan agenda rutin pengawasan terhadap kegiatan WNA yang menyasar ke sejumlah perusahaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Manokwari.
“Kalau sudah pindah alamat ke Papua Barat, maka pembayaran PNBP dilakukan melalui Kantor Imigrasi Manokwari,” katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menerapkan strategi “jemput bola” sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat di lima kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak.
Layanan “jemput bola” untuk penerbitan paspor ataupun dokumen keimigrasian lainnya dilakukan sesuai permintaan masyarakat, terutama dari empat kabupaten guna mengurangi biaya transportasi ke Manokwari.
“Misalnya ada kelompok masyarakat di Bintuni yang mau ibadah umroh, maka tim kami yang berangkat ke Bintuni untuk melayani penerbitan paspor,” ujar Setyo.
Menurut dia, pembukaan layanan penerbitan dokumen keimigrasian di pusat perbelanjaan seperti Manokwari City Mal diselenggarakan secara berkala seiring dengan peningkatan animo masyarakat setempat.
Pendekatan layanan tidak hanya berfokus pada penerbitan dokumen keimigrasian, seperti paspor maupun izin tinggal, melainkan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Seperti kemarin, permintaan dari Kementerian Keuangan untuk kami buka layanan saat masyarakat urus pajak. Kami sekalian manfaatkan untuk sosialisasi tentang keimigrasian,” kata Setyo. [Pewarta: Fransiskus Salu Weking/Editor: Imam Budilaksono/ANTARA]
