Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen segera keluar dari zona merah penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Langkah ini ditempuh lewat penguatan sinergi antarperangkat daerah dan peningkatan kemampuan pelaporan digital dalam workshop pendampingan teknis yang digelar bersama Kemendagri dan Program SKALA, Rabu (5/8/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Nency Titty Lyda Wyzer mewakili Gubernur Dominggus Mandacan menyatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat kapasitas tim dalam menerapkan SPM secara efektif dan terukur.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah penentuan target tahunan pada enam bidang urusan serta pemetaan masalah, termasuk ketersediaan data penerima layanan yang akurat.
Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam sangat diperlukan agar pelayanan dasar yang inklusif dapat segera dirasakan masyarakat.
Lanjut Nency, Pemprov Papuya Barat mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Seluruh peserta juga diharapkan memanfaatkan momen ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, tepat sasaran, dan berkualitas.
“Seluruh peserta kiranya dapat memanfaatkan workshop ini secara optimal sebagai wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang inklusif bagi masyarakat Papua Barat, pungkas Nancy. [*FSM-R2]
