Manokwari, TP — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manokwari terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan sosial masih. Sampai saat ini tercatat sebanyak 7.046 Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Kepala Dinsos Kabupaten Manokwari, James A. Woria, mengatakan jumlah tersebut mencapai 10,04 persen dari total sasaran 70.168 KK. Sehingga pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan sosial masih terus dilakukan.
“Pemutakhiran data difokuskan pada warga miskin dan rentan agar data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya kepada wartawan di Aula Polresta Manokwari, Selasa (13/10/2026).
Dikatakannya, pemutakhiran dilakukan melalui aplikasi Perlinsos Analytics Dashboard milik Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Data tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi kelayakan masyarakat yang terdaftar dalam program bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dirincikannya, dari 6.942 KK yang masuk dalam data BPNT, hasil verifikasi awal menunjukkan 4.595 KK atau 66,19 persen berpotensi layak menerima bantuan. Sementara itu, dari 6.751 KK yang terdaftar dalam data PKH, sebanyak 3.393 KK atau 50,26 persen berpotensi layak.
Lebih lanjut dikatakannya, fokus saat ini melakukan validasi data di lapangan dan memperluas jangkauan pendataan, Dinsos Manokwari mengandalkan agen Perlindungan Sosial yang bertugas hingga tingkat kampung.
“Saat ini, tercatat 877 agen telah terdaftar, tetapi baru 235 orang yang aktif melakukan penginputan data. Para agen berasal dari berbagai unsur, antara lain ASN atau pegawai pemerintah daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perangkat kampung. Aktivitas pendaftaran agen disebut meningkat sejak pekan pertama September,” jelasnya.
Ia menambahakn, Dinsos Manokwari juga bekerja sama dengan Polresta Manokwari untuk mendukung pendataan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, diarahkan untuk berperan sebagai Agen Perlinsos sekaligus mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Tantangan dalam pemutakhiran data adalah gangguan jaringan pada Portal Perlinsos Kemensos yang kerap terjadi memasuki Oktober. Sehingga berdampak pada menurunnya jumlah masyarakat yang mendaftar melalui sistem. Kami berharap portal Perlinsos dapat berjalan normal dan jumlah agen yang aktif melakukan pendataan terus meningkat,” pungkasnya. [SDR-R2]
