Manokwari, TP – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mndorong transparansi sekaligus evaluasi rekrutmen, pendataan pencari kerja (pencaker) lokal dan pengawasan dugaan penyimpangan seleksi tenaga kerja.
Hal ini ditegaskan, Anggota DPD-RI Perwakilan Papua Barat, Filep Wamafma usai menerima aspirasi pencaker lokal Teluk Bintuni yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan di sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya industry LNG Tangguh dan Genting Oil Kasuri.
“Para pencaker asli tujuh suku mengeluhkan proses rekrutmen yang sepenuhnya tidak transparan, meskipun sebagian pencaker memenuhi syarat dan memiliki sertifikat kompentensi yang dilamar,” ujar Wamafma dalam pers releasenya yang di Terima Tabura Pos via WhatsApp, Jumat, (16/10/2026).
Dirinya menduga, ada praktek pungutan liar (pungli), titipan orang dalam hingga ketidaksesuaian administrasi dalam tahapan seleksi, maka dugaan ini perlu diverifikasi melalui pemeriksaan yang objektif hingga tersedia bukti yang memadai.
Menurutnya, aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti karena terkait akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun manfaat ekonomi dari investasi yang di wilayah Teluk Bintuni.
Investasi migas harus membuka kesempatan bagi masyarakat lokal. Pemerintah dan perusahaan juga perlu menjelaskan bagaimana masyarakat lokal dipersiapkan agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
Ditekankan Wamafma, pihaknya tidak menuntut agar standar kompetensi diturunkan. Namun, yang ditutut ialah kesempatan yang adil, persyaratan yang transparan, dan seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau anak-anak lokal belum penuhi kualifikasi, mestinya ada peningkatan kompetensi dari perusahan dan pemerintah terutama bagi pencaker lokal dari tujuh suku dan pencaker lahir besar Teluk Bintuni terkait pengembangan pencaker lokal sesuai aturan,” pungkas Wamafma. [FSM-R2]
