Manokwari, TP – Bawaslu bersama DPR Provinsi Papua Barat (DPR-PB) memperingatkan isu keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) dan kewajiban kuota perempuan 30 persen berpotensi menjadi “bara konflik” pada Pemilu 2029 mendatang jika penguatan regulasi daerah dan sosialisasi tidak disiapkan dari sekarang.
Potensi kerawanan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinergitas bertajuk “Penguatan Peran Kelembagaan dalam Mendukung Birokrasi dan Partisipasi Politik Masyarakat pada Masa non-Tahapan Pemilu dan Implikasinya” yang digelar di Manokwari, belum lama ini.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor menegaskan, keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di legislatif tidak cukup hanya bergantung pada jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Namun, perlu ada regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) agar OAP memiliki ruang berkompetisi yang lebih luas melalui partai politik dalam Pemilu.
”Untuk satu Perda, itu harus ada cantolan hukumnya. UU Otsus bisa? Kalau aturan UU Pemilu sudah ada dan diatur, maka harus dimulai dari sekarang. Jangan kita melakukan pembahasan ketika waktu pelaksanaan pemilu semakin dekat,” tegas politisi Golkar Worggor kepada wartawan belim lama ini.
Selain, afirmasi bagi OAP, kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) diprediksi menjadi batu sandungan serius bagi partai politik di daerah.
Untuk itu, Wonggor mengatakan, pengalaman dari pemilu ke pemilu, di mana penjarigan caleg perempuan di daerah pedalaman seperti Pegunungan Arfak (Pegaf) dan Manokwari Selatan (Mansel) jauh lebih sulit dibandingkan daerah perkotaan.
”Di daerah dalam kota masih relatif mudah. Akan tetapi, di daerah seperti Pegaf dan Mansel, itu sulit. Ini sudah kami buktikan,” ungkap Owor seraya menyetujui usulan Bawaslu untuk masif melakukan sosialisasi hingga tingkat kampung.
Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad (Lily), mengingatkan partai politik untuk memperhatikan syarat keterwakilan perempuan jauh sebelum tahapan pencalonan dimulai.
Sesuai ketentuan dan landasan hukum Putusan MK Nomor 135/PUU-/2024 serta Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026, kelalaian pemenuhan kuota ini berdampak fatal secara administratif.
”Kalau parpol gagal memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan pada satu dapil, maka suara parpol pada dapil tersebut gugur. Penyampaian informasi aturan kepemiluan ini tidak boleh terlambat agar tidak menimbulkan kegaduhan atau konflik politik,” jelas Lily.
Untuk itu, dari pertemuan tersebuy dirumuskan langkah strat3gis pembentukan Raperdasus dan Forum Lintas Sektor guna memitigasi kerawanan pemilu 2029. Pertemuan interaktif itu melahirkan beberapa rencana aksi lintas kelembagaan diantaranya.
Koordinasi Tripartit Daerah: DPRPB siap memprakarsai komunikasi bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Gubernur Papua Barat untuk membahas rancangan regulasi afirmasi politik OAP berbasis naskah akademik.
Kemudian, Propemperda & Kajian Bawaslu: DPRPB mendorong Bawaslu menyiapkan materi serta kajian teknis kepemiluan untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Selanjutnya, pembentukan Forum Deteksi Dini, Bawaslu mengusulkan pembentukan forum koordinasi lintas sektor (penyelenggara pemilu, Pemda, legislatif, dan pemangku kepentingan) untuk mendeteksi serta memadamkan potensi konflik sejak awal.
Karena itu, Pemprov Papua Barat diminta untuk memberikan dukungan penuh, terutama menyangkut alokasi anggaran sosialisasi politik ke wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi. [FSM-R2]
