Manokwari, TP – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Papua Barat menargetkan peningkatkan jumlah pelaku budaya dan penggiat seni di daerah, khususnya yang belum terjangkau sebelumnya dapat mengakses dana fasilitas kebudayaan dan dana Indonesia raya 2027.
Kepala Disbudpar Provinsi Papua Barat, Jafar Werfete mengatakan, guna mencapai target tersebut, maka pihaknya menfasilitas sosialisasi anugerah kebudayaan dana fasilitasi kebudayaan dan dana Indonesia raya tahun 2027.
Dikatakan Werfete, pelaksanaan sosialisasi anugerah kebudayaan dana fasilitasi kebudayaan dan dana Indonesia raya dilaksanakan secara luring dan daring untuk enam kabupaten di Papua Barat.
“Dari sosialisasi ini, kiranya dapat memberikan informasi yang cukup bagi para pelaku seni maupun budaya. Saat ini teman seniman mauoun budayawan tengah menyusun proposalnya untuk pengajuan permohonan dana fasilitasi kebudayaan dan dana indonesia raya tahun anggaran 2027,” kata Werfete kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Manokwari, pekan lalu.
Sebelumnya, kata Werfete, ada daerah yang sempat terkendala karena mati lampu sehingga tidak bisa mengikuti hari pertama secara penuh, namun mereka tetap mengikuti sebagian dan dilanjutkan hari berikutnya.
Ia menambahkan, narasumber dari pusat maupun balai telah menyampaikan petunjuk teknis (juknis) untuk tahun 2027. Dengan demikian, para peserta kini telah memahami prosedur dan mekanisme pengajuan usulan guna memperoleh dukungan Dana Indonesia raya.
Melalui persiapan yang matang ini, ia berharap, pada tahun 2027 mendatang akan semakin banyak pelaku seni, pelaku budaya, dan penggiat budaya di Papua Barat yang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (P2KD)-nya belum terakomodir, bisa memperoleh dukungan fasilitas Dana Indonesia raya untuk memajukan kebudayaan di daerah.
Pada kesempatan itu, dirinya berpesan, agar para pengaju bantuan senantiasa menunjukkan kesabaran dalam mengikuti setiap tahapan kurasi.
Ia mengingatkan agar para pengusul tidak mudah menyerah ketika mendapati catatan perbaikan dari tim kurasi Kementerian Kebudayaan, melainkan segera melengkapi kekurangan administrasi maupun substansi yang ada.
Menurutnya, Disbudpar bertindak sebagai kurator awal secara administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai juknis. Sementara itu, penilaian isi, verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan keaslian pengusul baik perorangan maupun komunitas sanggar—serta penentuan akhir berada di pihak kementerian.
“Satu hal yang paling penting juga menjadi catatan kita adalah soal pertanggungjawaban. Jangan sampai setelah menerima bantuan, kita lalai dan terlambat dalam pertanggungjawabnya. Dana yang diperoleh harus dikelola baik dan dipertanggungjawabkan tepat waktu,” pungkas Werfete. [FSM-R2]
