Manokwari, TP – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, mulai menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan Pemohon, Petra T. Pattipeilohy dan Desty M. Thenu terhadap Termohon, Kapolda Papua Barat cq Direskrimum Polda Papua Barat dan Kajati Papua Barat cq Aspidum Kejati Papua Barat, Senin, 16 November 2026.
Sidang perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk, dipimpin hakim tunggal, Muslim M. Ash Shiddiqi, SH, dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya, Posma R.M. Silitonga, SH dan Wa Ode Yuliana, SH, MH.
Seperti diketahui, kedua Pemohon ini ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan pihak kepolisian terkait kasus tewasnya presenter TVRI Papua Barat, Suryanto T. Idorway alias Yanto Idorway di air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Juli 2026 silam.
Dalam permohonannya, pertama, Pemohon meminta hakim tunggal menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pelaksanaan upaya paksa oleh Termohon berupa penetapan tersangka sebagaimana dinyatakan dan berdasarkan surat penetapan tersangka tertanggal 25 September 2026 atas nama Petra T. Pattipeilohy alias PET alias PETRA sebagai tersangka I atau Pemohon I dan Desty M. Thenu sebagai tersangka II atau Pemohon II, yang tidak mencantumkan adanya visum et repertum atas nama korban, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta tidak berdasarkan atas hukum.
Sebab, belum ada minimal 2 alat bukti yang sah, yakni bukti surat berupa visum et repertum dan bukti keterangan ahli berupa keterangan ahli dokter forensik, dan oleh karenanya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan segala akibat hukumnya.
Ketiga, menyatakan pelaksanaan upaya paksa oleh Termohon berupa penahanan tersangka sebagaimana dinyatakan dan berdasarkan surat perintah penahanan tersangka tertanggal 26 September 2026 atas nama Petra T. Pattipeilohy alias PET alias Petra sebagai tersangka I atau Pemohon I dan Desty M. Thenu sebagai tersangka II atau Pemohon II, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan segala akibat hukumnya.
Keempat, menyatakan dengan tidak menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebagaimana putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 kepada para Pemohon, menyebabkan penyidikan dan penetapan tersangka harus dinyatakan batal demi hukum.
Kelima, menyatakan upaya paksa berupa perpanjangan penahanan tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon kepada para Pemohon, dengan masa penahanan Pemohon selama 40 hari terhitung mulai 16 Oktober 2026 sampai 24 November 2026 di Rutan Polda Papua Barat, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan segala akibat hukumnya.
Keenam, menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan dan atau tindakan pemeriksaan dan atau segala upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon, yang berkenaan dengan penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan atas diri para Pemohon, dengan segala akibat hukumnya.
Ketujuh, menyatakan demi hukum dan oleh karenanya memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/A/1/VII/2026/SPKT/SATRESKRIM/POLRES PEGUNUNGAN ARFAK/POLDA PAPUA BARAT tertanggal 27 Juli 2026, dengan segala akibat hukumnya.
Kedelapan, memerintahkan Termohon untuk segera dan seketika membebaskan dan melepaskan serta mengeluarkan para Pemohon dari penahanan pada Rutan Polda Papua Barat, dengan segala akibat hukumnya. Kesembilan, menyatakan Turut Termohon untuk tidak melanggar Pasal 163 Ayat 1 huruf e KUHAP 2025 (UU 20/2025).
Kesepuluh, menyatakan Turut Termohon patuh dan tunduk pada putusan a quo. Kesebelas, memerintahkan Termohon untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan nama baik para Pemohon dalam hak, kemampuan, dan kedudukannya. Keduabelas, menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
Usai mendengar pembacaan permohonan dari kuasa hukum para Pemohon, hakim tunggal praperadilan memberikan kesempatan terhadap pihak Termohon untuk menjawab permohonan praperadilan, hari ini, Selasa, 18 November 2026. [TIM2-R1]











