• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Rabu, November 18, 2026
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home Uncategorized

Tiga Kali Sidang Pembacaan Tuntutan Ditunda, Majelis Hakim Tipikor Terpaksa ‘Kerja Bhakti’

AdminTabura by AdminTabura
18/11/2026
in Uncategorized
0
Tiga Kali Sidang Pembacaan Tuntutan Ditunda, Majelis Hakim Tipikor Terpaksa ‘Kerja Bhakti’

Sidang perkara dugaan tipikor pembangunan dermaga apung Marampa di Pengadilan Tipikor Papua Barat pada PN Manokwari. TP/TIM2

0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Perkara Tipikor Pembangunan Dermaga Apung Marampa

Manokwari, TP – Masa penahanan terhadap ketiga terdakwa, Ir. Muhammad Asdin, Bambang H. Soesanto, dan Oktovianus Woria, yang akan berakhir pada 20 November 2026, membuat majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat pada Pengadilan Negeri (PN) Manokwari yang diketuai, Zaka Talpatty, SH, MH didampingi hakim anggota, Pitayartanto, SH dan Hermawanto, SH, tampak kesal.

Sebab, dengan waktu yang sangat sempit tersebut, majelis hakim harus bekerja ekstra untuk memutuskan perkara ini sebelum masa penahanan berakhir terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan dermaga apung Marampa, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tahap IV pada 2016 dan tahap V pada 2017.

Menurut ketua majelis hakim, keterlambatan proses persidangan terhadap ketiga terdakwa ini disebabkan ketidaksiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Papua Barat untuk membacakan tuntutannya terhadap ketiga terdakwa. “Ini bukan barang baru lagi, ini lagu lama,” ujar Talpatty dengan nada kesal, dalam sidang beragenda pembacaan duplik oleh penasehat hukum dan ketiga terdakwa, Senin, 16 November 2026.

Dikatakan ketua majelis hakim, persidangan terpaksa ditunda sebanyak 3 kali, karena JPU belum siap untuk membacakan tuntutannya. “Tiga kali sidang ditunda. Akhirnya kami majelis yang kerja bhakti,” kata Talpatty.

Dalam persidangan dengan agenda duplik, penasehat hukum dari ketiga terdakwa pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaan. Selanjutnya, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan.

Informasi yang diterima Tabura Pos, JPU menuntut terdakwa, Ir. Muhammad Asdin selaku Direktur PT Iqra Visindo Teknologi dengan pidana penjara selama 12 tahun, Kamis, 5 November 2026 lalu.

Menurut JPU, terdakwa, Ir. Muhammad Asdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

JPU juga menuntut agar terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair selama 4 bulan penjara. Selanjutnya, JPU juga menuntut agar terdakwa, Ir. Muhammad Asdin membayar uang pengganti (UP) seluruhnya sebesar Rp21.021.100.154, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun. Sedangkan uang sebesar Rp200 juta yang dititip dan disetorkan advokad dari terdakwa, Ir. Muhammad Asdin, Cuncun Hidayat, SH, SE pada rekening PN Manokwari pada, Kamis, 22 Oktober 2026, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dari terdakwa, Ir. Muhammad Asdin.

Sedangkan terdakwa, Bambang H. Soesanto selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Papua Barat serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahap IV 2016, dituntut JPU dengan pidana selama 8 tahun dan 6 bulan (8,5 tahun) penjara.

Menurut JPU, terdakwa, Bambang Soesanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

JPU juga menuntut terdakwa, Bambang Soesanto, untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan penjara.

Sementara untuk terdakwa, Oktovianus Woria selaku PPK pada tahap V 2017, dituntut JPU dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) dan pidana denda sejumlah Rp100 juta, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuannya, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. [TIM2-R1]

Previous Post

13 Kisah Legenda Tujuh Suku di Teluk Bintuni Dibukukan, Dorong Generasi Muda Lestarikan Warisan Leluhur

Next Post

Dalam Sidang Gugatan Praperadilan, Kuasa Hukum Minta Petra dan Desty ‘Dibebaskan’

Next Post
Tiga Kali Sidang Pembacaan Tuntutan Ditunda, Majelis Hakim Tipikor Terpaksa ‘Kerja Bhakti’

Dalam Sidang Gugatan Praperadilan, Kuasa Hukum Minta Petra dan Desty ‘Dibebaskan’

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Browse by Category

  • ARTIKEL
  • BINTUNI
  • Blog
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • INFO GRAFIK
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • News
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • Post
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!