Manokwari, TP — Provinsi Papua Barat resmi ditetapkan sebagai salah satu dari sembilan provinsi percontohan nasional dalam program strategis penurunan emisi dan pengelolaan hutan berstandar internasional, Jurisdictional REDD+ (JREDD+). Program ini secara resmi diluncurkan Pemerintah Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026), dengan kehadiran perwakilan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan global.
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si, FLS, menghadiri langsung acara peluncuran bertajuk High-Integrity Forest Carbon for FOLU Net Sink 2030: Indonesia Launches ART TREES Jurisdictional REDD+ in Nine Provinces. Kegiatan digelar Kementerian Kehutanan RI di Indonesia Pavilion, Blue Zone, UNFCCC COP31, Antalya, Turki.
Program JREDD+ diterapkan di sembilan provinsi dengan total wilayah sekitar 38,6 juta hektare — setara 40 persen tutupan hutan nasional — guna mendukung target FOLU Net Sink 2030, yaitu menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap emisi bersih pada tahun 2030. Program ini menerapkan standar internasional ART TREES (Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard) yang menjamin transparansi dan integritas tinggi dalam pengukuran serta verifikasi pengurangan emisi.
Papua Barat tercatat dengan identitas proyek resmi: Indonesia – West Papua JREDD+ Program (Project ID: ART0140) berstatus aktif, bergabung bersama Papua, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, serta empat provinsi lain di luar wilayah Papua.
Keikutsertaan ini bukan sekadar pengakuan global atas kekayaan hutan Papua Barat, melainkan membuka peluang konkret bagi daerah untuk mengembangkan pembiayaan iklim melalui mekanisme perdagangan karbon sukarela dan pembayaran berbasis kinerja. Dana yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Selain mengikuti sesi peluncuran, Kepala Bappeda Papua Barat juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta Ketua Delegasi RI di COP31, Hashim S. Djojohadikusumo. Diskusi berfokus pada dukungan pusat bagi pengelolaan hutan, aksi iklim, konservasi alam di Papua Barat, serta inisiatif pembentukan UN SDSN Science Panel of New Guinea, Northern Australia and Solomon Islands.
Papua Barat memiliki posisi strategis dalam menjaga ekosistem hutan tropis yang menyimpan cadangan karbon raksasa serta keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Melalui JREDD+, tata kelola hutan diharapkan semakin terintegrasi, transparan, dan memberikan manfaat berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat kini tengah memperkuat kesiapan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta sistem data dan pengukuran karbon agar program ini dapat berjalan efektif dan akuntabel di lapangan. [*FSM-R2]











