Manokwari, TP – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat pada Pengadilan Negeri (PN) Manokwari berhasil membongkar ‘kedok’ pembukaan cabang oleh PT Relis Sapindo Utama, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan Kampus 2 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) Negeri Manokwari di Sorong pada Tahun Anggaran 2023-2024.
Kedok pembukaan PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari oleh PT Relis Sapindo Utama untuk memenuhi persyaratan mengikuti tender, terkuak saat Jaksa Penuntut Umum (Kejari) Sorong menghadirkan Relis Rusli sebagai pemilik dari PT Relis Sapindo Utama, dalam persidangan melalui Zoom, Senin, 16 November 2026 lalu.
Relis Rusli tidak bisa ‘mengelak’ ketika dicecar majelis hakim yang diketuai, Linn C. Hamadi, SH, MH didampingi hakim anggota, Pitayartanto, SH dan Hermawanto, SH, terkait perkara dugaan tipikor atas terdakwa, Agustinus Gevi Tonapa Todingallo (Direktur PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari), Fegirxon Gilbert Kakiailatu (Wakil Direktur PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari), dan Hariyono (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kampus 2 SMKK Negeri Manokwari di Sorong Tahun Anggaran 2023-2024).
Menanggapi pertanyaan hakim anggota, Pitayartanto soal dampak yang dirasakan PT Relis Sapindo Utama terkait kasus ini, Relis Rusli mengaku, akibat dari kasus ini, perusahaan yang dipimpinnya tersebut di-black list dan ini menjadi kerugian besar terhadap perusahaan.
Terkait sejarah pendirian perusahaan, jelas Relis Rusli, awalnya perusahaannya dibentuk masih berbentuk UD (usaha dagang), kemudian naik menjadi CV (persekutuan komanditer), dan terakhir berupa PT (perseroan terbatas), sekitar 2004.
Selanjutnya, hakim anggota, Hermawanto mencecar perihal sosok bernama ‘Udin’ dalam struktur PT Relis Sapindo Utama. “Tidak ada, yang ada Arman Gauk,” jawab Relis Rusli menanggapi pertanyaan Hermawanto.
Hakim anggota pun menggali lebih dalam perihal laporan keuangan dari sekitar 13 cabang yang dibuka PT Relis Sapindo Utama di sejumlah daerah. Menurut saksi, tidak ada laporan keuangan terkait perusahaan cabang, karena laporan keuangan berdiri sendiri-sendiri.
Hermawanto lalu menanyakan, apakah ada ‘rapat direksi’ di jajaran PT Relis Sapindo Utama terkait pembukaan cabang perusahaan di sejumlah daerah, termasuk di Manokwari? Diakui Relis Rusli, tidak ada ‘rapat direksi’ terkait pembukaan cabang tersebut.
Diuraikan Hermawanto, apabila ini pembukaan cabang yang baru, tentunya PT Relis Sapindo Utama menyertakan modal pada awal pendirian perusahaan. Anehnya, justru mereka yang mau membuka cabang, harus menyetorkan uang sebesar Rp50 juta, kemudian akan mendapat fee sekitar 1-1,5 persen dari nilai proyek yang diperoleh perusahaan cabang.
“Ini buka cabang atau ‘pinjam bendera’ dengan melegalkan jasa notaris? Kalau buka cabang, itu perusahaan pusat membiayai, sedangkan ini justru cabang yang menyetorkan uang ke pusat,” ujar Hermawanto terhadap Relis Rusli, dengan nada kesal.
Mendapatkan pertanyaan tersebut, Relis Rusli tampak ‘kebingungan’ untuk menjawab pertanyaan hakim, Hermawanto, sehingga akhirnya tidak bisa mengelak ‘modus’ yang selama ini dilakukan PT Relis Sapindo Utama dalam membuka belasan cabang perusahaan, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Relis Rusli pun ‘dimarahi’ majelis hakim dan menasehatinya agar segera mengakhiri ‘modus pinjam bendera’ dalam praktek mencari pekerjaan proyek, tetapi berkedok pembukaan cabang. “Selama ini saudara hanya menerima uang dan memakan keringat orang di cabang dengan keuntungan 1-1,5 persen dari setiap pekerjaan,” ujar Hermawanto kepada pimpinan perusahaan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut.
Sebelumnya, JPU menanyakan perihal pendirian PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari. Menurut Relis Rusli, awalnya saksi bertemu terdakwa, Fegirxon di Makassar. Terdakwa datang ke kantornya, di Jl. Sultan Hasanuddin, kemudian menyampaikan keinginan membuka cabang di Manokwari.
Lanjut Relis Rusli, ini disampaikan sebelum adanya proyek pekerjaan pembangunan Kampus 2 SMKK Negeri Manokwari di Sorong. Dikatakannya, cabang perusahaan diberikan keleluasaan berkreasi untuk mendapatkan pekerjaan. “Kasarnya seperti franchise (waralaba, red), beda dengan anak perusahaan. Sejauh ini, sudah ada sekitar 13 cabang dari PT Relis Sapindo Utama,” ungkap Relis Rusli.
Disinggung sistem pengawasan progress pekerjaan dari perusahaan pusat terhadap cabang? Relis Rusli menjelaskan, ada yang ditunjuk untuk mengawasi progress pekerjaan, tetapi pihaknya tidak ikut campur terlalu jauh, hanya memberikan advice.
“Bagaimana kalau cabang melakukan wanprestasi,” tanya JPU. “Di akta sudah tertulis dengan jelas tugas dan kewenangannya. Dari sekian cabang, hanya cabang ini (PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari, red) yang bermasalah,” klaim Relis Rusli.
Diakuinya, saksi yang bertemu langsung dengan Fegirxon, sedangkan Agustinus Gevi, direkomendasikan Fegirxon dengan melampirkan KTP dan NPWP-nya. “Luar biasa saudara, tanpa mengetahui track record dari Gevi dan Fegirxon, hanya berdasarkan informasi dari kepala cabang lain, bukan dari Manokwari lagi,” ujar JPU kepada Relis Rusli.
Ia menambahkan, selama pelaksanaan pekerjaan, Direktur Operasional, Abdu Rahman yang lebih intens berkoordinasi dengan kedua terdakwa, Gevi maupun Fegirxon. “Fegirxon yang lebih intens koordinasi dengan Direktur Operasional,” jawab Relis Rusli sembari mengakui, Ade Aditya adalah orang dari Fegirxon dan pembukaan rekening dilakukan sendiri oleh cabang.
Penasehat hukum terdakwa, Hariyono selaku PPK, Cuncun Hidayat, SH, SE melontarkan pertanyaan, apakah ada janji antara saksi, Relis Rusli dan Hariyono selaku PPK? “Tidak ada janji khusus,” jawab Relis Rusli.
Sebelum sidang berakhir, terdakwa, Fegirxon mengatakan, dirinya tidak mengirim uang Rp50 juta kepada Arman Gauk, tetapi dikirimkan kepada Tiku Todingallo. Sementara saksi, Relis Rusli mengaku menerima uang dari Arman Gauk.
Berdasarkan catatan Tabura Pos, pada 2023 dan 2024, Satker SMK Kehutanan (SMKK) Negeri Manokwari melaksanakan pembangunan Kampus 2 di Sorong, dengan sumber anggaran dari Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pagu anggaran pembangunan senilai Rp67.940.956.000, terbagi dalam 2 DIPA, yaitu: DIPA Tahun Anggaran 2023 senilai Rp24.007.084.000 dan DIPA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp43.933.872.000.
Pekerjaan pembangunan dilaksanakan PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari sebagai penyedia, dengan nilai kontrak sebesar Rp62.357.047.000 dan masa kontrak selama 360 hari. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga dilakukan pemutusan kontrak pada 08 Januari 2025, dengan posisi kemajuan pekerjaan baru mencapai 84,40 persen.
Dalam perjalananan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan PT Relis Sapindo Utama Cabang Manokwari, terdapat 3 kali addendum kontrak, yakni addendum pertama pada 29 Februari 2024, addendum kedua pada 8 Juli 2024, dan addendum ketiga pada 2 Oktober 2024. Untuk pembayaran pekerjaan pembangunan kepada PT RSU Cabang Manokwari, dilakukan sebanyak 13 tahap, berdasarkan prestasi pekerjaan yang dituangkan dalam monthly certificate, dengan total pembayaran sebesar Rp49.134.148.730.
Menurut JPU dalam dakwaannya, terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp17.951.474.894,66 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tipikor pada pembangunan Kampus 2 SMKK Negeri Manokwari di Sorong Tahun Anggaran 2023-2024 dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat. [TIM2-R1]











