Manokwari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat menyatakan peningkatan kualitas belanja APBN Tahun 2026 menjadi fokus utama untuk mendukung delapan program prioritas pemerintah pusat.
Kepala DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Selasa, mengatakan kualitas belanja berdampak positif terhadap program pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Pelaksanaan APBN 2026 tidak hanya diarahkan untuk nominal serapan, tapi kualitas belanjanya supaya masyarakat merasakan dampak nyata,” kata dia.
Ia menyebut alokasi belanja APBN 2026 untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp24,09 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp7,9 triliun, dan belanja transfer ke daerah (TKD) Rp16,19 triliun.
Komponen TKD mencakup dana alokasi umum Rp6,58 triliun, dana bagi hasil Rp4,51 triliun, dana otonomi khusus Rp2,31 triliun, dana desa Rp1,12 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp1,58 triliun dan non fisik Rp1,38 triliun.
“Agenda prioritas APBN, di antaranya penguatan ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan koperasi desa dan UMKM, hingga peningkatan investasi,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan APBN 2026 menekankan efisiensi belanja, pemangkasan belanja operasional yang tidak produktif, dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kementerian Keuangan melalui DJPb berkomitmen mendorong percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun 2026 agar manfaat APBN dapat dirasakan oleh masyarakat sejak awal triwulan pertama.
“Setiap Rupiah APBN harus memiliki dampak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” kata Kobir.
Sepanjang tahun 2025, kata dia, realisasi belanja APBN di Papua Barat maupun Papua Barat Daya mencapai Rp25,14 triliun terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp7,6 triliun dan belanja TKD sebesar Rp17,54 triliun.
Capaian tersebut mencerminkan peran APBN yang optimal sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tekanan global.
“Kinerja realisasi belanja APBN regional Papua Barat sepanjang tahun 2025 mencapai 94,79 persen dari total pagu yang dialokasikan pemerintah pusat,” ucap Kobir. [Pewarta: Fransiskus Salu Weking/Editor: Evarianus Supar/ANTARA]
