Manokwari, TP – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap sejumlah tantangan dunia pendidikan di wilayah Papua Barat.
Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Amus Atkana kembali menekankan adanya transformasi pendidikan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan tenaga pendidik, guna menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh siswa.
Dikatakan Atkana, pemerintah daerah sudah saatnya berpikir untuk pembangunan sekolah-sekolah negeri baru di lokasi yang strategis untuk mengurai penumpukan siswa di sekolah tertentu.
“Hal ini bertujuan agar fasilitas pendidikan tidak hanya terpusat di satu titik. Sekaligus kita menghilangkan paradigma sekolah unggulan atau sekolah favorit di kalangan masyarakat kita,” kata Atkana kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.
Selain infrastruktur, Atkana juga mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dimana, perlu mengirimkan guru-guru berpengalaman dan berprestasi ke berbagai sekolah sangat diperlukan agar kualitas pendidikan merata dan tidak terjadi dominasi “sekolah unggulan”.
Disamping itu, lanjut dia, perlu adanya keadilan anggaran dari pemerintah daerah untuk sekolah yang masih minim fasilitas harus mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar dibandingkan sekolah yang sudah mapan atau sudah mandiri.
“Penting juga kita memperhatikan pembayaran hak-hak guru secara tepat waktu, termasuk sertifikasi dan jam mengajar tambahan, agar guru dapat bekerja secara totalitas,” tekan Atkana.
Lebih lanjut, kata Atkana, disamping itu, perlu dilengkapi sejumlah sarana dan prasarana pendidikan baik, laboratorium yang memadai seperti, lab kimia, biologi maupun lab komputer,harus menjadi prioritas untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas.
Menurutnya, investasi di bidang pendidikan adalah investasi masa depan. Pemerintah daerah harus mulai berpikir jauh ke depan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dan Papua Barat Emas 2041.
“Tidak boleh ada lagi stigma sekolah unggulan atau tidak unggulan, semua anak memiliki hak yang sama untuk sukses, asalkan didukung oleh niat belajar yang kuat, guru yang totalitas, dan peran orang tua yang aktif,” ujarnya.
Dirinya berharap dengan adanya penguatan sektor pendidikan ini, kesenjangan kualitas antar sekolah di Papua Barat dapat terkikis.
Ia mengungkapkan, keberhasilan seorang siswa tidak hanya ditentukan oleh nama besar sekolahnya. Tetapi oleh kolaborasi antara fasilitas yang memadai, kompetensi guru, serta motivasi diri siswa itu sendiri.
“Generasi yang saat ini menjadi pemimpin, baik gubernur, bupati atau pimpinan-pimpinan instansi pemerintah, rata-rata mereka sekolah di kampung semua. Artinya, sekolah unggulan atau sekolah favorit tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk orang itu sukses. Tapi kembali ke niat hati siswa, guru dan kemauan siswa yang tinggi,” tandas Atkana. [FSM-R2]
