Manokwari, TP — Ketua PDI Perjuangan (PDI-P) Provinsi Papua Barat, Markus Waran, menegaskan kepada semua kader PDI-P di wilayah Papua Barat mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Merah Putih, yang saat ini sedang berjalan.
Waran menerangkan, PDI-P melihat dua program yang dijalankan pemeritahan Presiden Prabowo Subiyanto dan Wabpres Gibran Raka Buming, menjadi persoalan di daerah.
Menurutnya, terdapat beberapa sekolah di daerah tidak menerima MBG, karena membuat anak-anak keracunan dan lain sebagainya. Salah satunya, terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan.
“Kami diperintah secara sentral dari DPP untuk mengawal dua program, yaitu MBG dan Koperasi Merah Putih, ternyata banyak hal yang terjadi di sana, sehingga kader-kader PDI-P diberikan arahan untuk pantau dua program ini,” kata Waran kepada wartawan di Mansinam Beach, Senin (30/3/2026) sore.
Waran mengungkapkan alasan program MBG harus dipantau, karena PDI-P melihat program ini tidak dikoordinasikan baik dengan pemerintah daerah setempat.
Padahal, pemerintah daerah yang memiliki instrumen Dinas Kesehatan yang secara teknis mengetahui gizi menu MBG diberikan kepada anak-anak.
“Minimal MBG ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga kalau ada persoalan bisa sama-sama menjawab itu. Tapi inikan tim atau badan gizi yang dibentuk jalan sendiri. Sehingga ada persoalan, pemda atau pun kepala sekolah, kepala distrik yang disalahkan. Inikan tidak boleh,” terangnya.
Waran mengutarakan, jika program MBG ini tidak sesuai maka bisa disampaikan secara berjenjang sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kedepannya.
Sebab, sambungnya, anggaran program MBG sangat besar dari dana pendidikan secara nasional yang dipotong menyebabkan permasalahan baru, salah satunya ke-vakuman guru-guru honorer.
Disamping itu, akibat adanya pemotongan anggaran, maka program kerja pemda yang sudah disusun di tahun 2025 untuk dikerjakan di tahun 2026, batal dilaksanakan karena anggaranya dipotong sehingga terbengkalai.
“Banyak hal yang terjadi dengan MBG. Dana pendidikan secara nasional dipangkas untuk MBG. Ini sangat dirasakan,” pungkasnya.
Ketua DPD PDI-P Provinsi Papua Barat menambahkan, permasalahan juga terjadi pada program pembangunan Koperasi Merah Putih.
Ia mengungkapkan, pembangunan KMP menggunakan anggaran hasil pemotongan dana desa sebesar 53,03 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.
Dengan begitu, tegas Waran, program pembangunan baik infrastruktur, sanitasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya di desa tidak terealisasi dan saat ini tidak lagi dirasakan oleh masyarakat di kampung.
“Kalau dulu sebelum adanya pemotongan, biar sedikit dana desa bisa dirasakan pembangunannya oleh masyarakat. Dengan adanya pemotongan, desa tidak ada pembangunan. Ekonomi kampung semua macet total. Karena kalau desa hidup, distrik hidup otomatis kabupaten hidup, tapi ini tidak ada. mati total,” tegasnya.
Yang lebih parahnya lagi, kata Waran, pembangunan KMP secara fisik tidak melibatkan kepala kampung, kepala distrik, dan masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi penonton.
“Kalau boleh dipikir-pikirlah libatkan pemilik hak ulayat sehingga ada penyelesaian tanah adat hak ulayat, libatkan kepala kampung. Yang lebih parahnya lagi semua yang terlibat TNI. Sudah jelas bahwa dengan kondisi ini maka Otonomi Daerah, Otonomi Khusus diambil alih secara sentral dari pusat jika rezim ini dibiarkan,” pungkasnya.
Untuk itu, Ia menegaskan, secara sentral dari DPP PDI Perjuangan, sudah menginstruksikan setiap kader partai yang ada ditiga pilar, struktur, eksekutif maupun legislative, supaya melakukan pengawasan melekat kepada dua program tersebut.
“PDI Perjuangan secara sentral menginstruksikan kepada seluruh struktur partai untuk mengawasi pekerjaan ini karena ada indikasi ada korupsi,” pungkas mantan Bupati Mansel dua periode ini. [SDR-R2]
