Manokwari, TP – Banyak mahasiswa di Papua tetap dapat meraih gelar sarjana meskipun terkendala biaya, berkat kebijakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mengizinkan kuliah atau wisuda meskipun belum melunasi tunggakan pendidikan.
Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV se-Tanah Papua, Suriel S. Mofu, yang menyatakan PTS sebagai “juru selamat” bagi mahasiswa Papua.
“Banyak anak-anak Papua yang tidak mempunyai uang, tetapi dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya di berbagai PTS yang tersebar di seluruh Tanah Papua. Bahkan sampai wisuda belum melunasi SPP dan tunggakan lainnya, namun diberikan kesempatan yang tidak ada dalam sistem Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” tegas Mofu kepada Tabura Pos di Aston Niu Hotel Manokwari, belum lama ini.
Mantan Rektor Universitas Negeri Papua (Unipa) ini menjelaskan, di PTN mahasiswa yang tidak membayar SPP wajib cuti semester dan tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Hal ini karena PTN sebagai milik pemerintah tidak memiliki keleluasaan memberikan kelonggaran, karena pembayaran mahasiswa merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib disetor ke negara dan rektor dapat dituduh korupsi jika tidak dipatuhi.
“Karena itu saya mengatakan PTS adalah ‘juru selamat’ bagi mahasiswa Papua. Mereka dapat kuliah walau belum membayar SPP dan dapat melunasinya nanti ketika mempunyai uang,” ujarnya.
Kebijakan ini masih berjalan hingga saat ini, meskipun PTS juga kesulitan dalam mengupayakan biaya operasional. LLDikti telah berupaya memberikan dukungan, namun baru mencapai 18 ribu mahasiswa dari total 60 ribu mahasiswa terdata di seluruh Tanah Papua.
Mofu menerangkan, 92 persen masyarakat Papua memiliki penghasilan rata-rata di bawah Rp2 juta per bulan tanpa pendapatan tetap. Dua tahun lalu, total mahasiswa PTS di Tanah Papua berjumlah 60 ribu, tetapi hanya 23 ribu yang menjalani perkuliahan atau 38 persen.
“Tidak ada cara lain selain memberikan beasiswa kepada mereka. Kita tidak ingin anak-anak bangsa ini tidak mendapatkan pendidikan layak hanya karena tidak mempunyai uang,” tegas Mofu.
Ia berharap pemerintah dapat mengintervensi dengan menyediakan biaya pendidikan bagi anak-anak Papua, sehingga rantai kemiskinan dapat diputuskan melalui pendidikan.[FSM-R2]
