• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Kamis, April 16, 2026
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home PAPUA BARAT

Pemprov Papua Barat Usulkan 3 Kabupaten Jadi Wilayah Pertambangan Rakyat

AdminTabura by AdminTabura
12/04/2026
in PAPUA BARAT
0
Pemprov Papua Barat Usulkan 3 Kabupaten Jadi Wilayah Pertambangan Rakyat

Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa, yang ditemui usai usai pertemuan dengan Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadahliam dengan Gubernur dan Forkompimda Papua Barat , di Jakarta pada Jumat (10/4) malam. Foto: TP/IST

0
SHARES
158
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi mengusulkan tiga kabupaten untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama.

Langkah strategis ini bertujuan melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, menyatakan usulan ini merupakan instruksi Gubernur usai melakukan pertemuan dengan jajaran kementerian terkait di Jakarta, Jumat (10/4).

“Tiga kabupaten ini sudah kita siapkan dan usulkan ke Kementerian ESDM dan lembaga terkait lainnya,” ujar Melkias.

Melkias menjelaskan, sesuai mekanisme, penetapan WPR ini nantinya harus terlebih dahulu dibawa dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) untuk ditetapkan dalam regulasi daerah.

“Bapak Gubernur sudah instruksikan ke Dinas ESDM agar segera menyiapkan administrasi dan membawanya ke DPRP agar bisa segera ditetapkan,” tandasnya. [*FSM-R2]

Previous Post

Dinilai Lamban Tangani Tambang Ilegal, YLBH Desak Polda Tak Tebang Pilih

Next Post

Beasiswa Afirmasi dan Kolaborasi Strategis Percepat Kemajuan Pendidikan Papua

Next Post
Beasiswa Afirmasi dan Kolaborasi Strategis Percepat Kemajuan Pendidikan Papua

Beasiswa Afirmasi dan Kolaborasi Strategis Percepat Kemajuan Pendidikan Papua

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Advertorial

Browse by Category

  • ARTIKEL
  • BINTUNI
  • Blog
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • INFO GRAFIK
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • News
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • Post
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!