Alokasikan Anggaran Rp.3,6 Miliar, Pemkab Mansel Jamin Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 8.000 Warga

Ransiki, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,6 miliar pada tahun 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 8.000 warga yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran yang ditanggung pemerintah daerah (PBPU Pemda). Langkah ini menjadi wujud komitmen pemda dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.

Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mansel, Fredi Agam Timisela, S.Kom, AK saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/4/2026). Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program prioritas nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh yang menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini juga selaras dengan semangat Astacita yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia dan sektor kesehatan.

“JKN bukan hanya program kesehatan, tetapi juga bentuk perlindungan sosial yang menjadi hak setiap warga negara. Di Mansel, kami terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan,” jelasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Mansel telah mencapai kategori Universal Health Coverage (UHC) utama dengan capaian 100 persen terdaftar dan tingkat keaktifan kepesertaan mencapai 98 persen. Capaian ini membuat Mansel mendapatkan penghargaan UHC Award dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hingga Maret 2026, jumlah peserta yang tercatat mencapai 45.585 jiwa, jumlah ini lebih tinggi dari jumlah penduduk kabupaten karena juga mencakup peserta yang berpindah tempat layanan dari daerah lain.

Selama tahun 2025, sebanyak 3.408 orang telah memanfaatkan layanan kesehatan di berbagai fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, atau rata-rata 12 orang per hari. Total biaya yang diklaim fasilitas kesehatan mencapai Rp10,9 miliar. Saat ini, BPJS Kesehatan Mansel bermitra dengan tujuh fasilitas layanan primer yang terdiri dari enam Puskesmas, satu klinik milik Rindam XVIII/Kasuari, serta Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran.

Di sisi lain, Timisela juga menyampaikan bahwa terdapat 3.200 lebih peserta kategori Penerima Bantuan Iuran yang ditanggung pemerintah pusat yang dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.100 jiwa di antaranya adalah Orang Asli Papua. Pihaknya kini sedang berupaya agar kelompok ini dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Kami berterima kasih kepada Bupati Mansel yang proaktif mendukung optimalisasi program ini. Kami yakin melalui dukungan pemda, hak kesehatan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

Timisela juga mengimbau seluruh masyarakat bahwa setiap warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN tetap dapat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Segala biaya pengobatan akan ditanggung sesuai ketentuan medis yang berlaku. Jika ada permintaan biaya tambahan dari pihak fasilitas kesehatan, masyarakat dapat melaporkannya ke kantor BPJS Kesehatan untuk diproses penggantiannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peserta yang mengalami kecelakaan lalu lintas juga tetap mendapatkan perlindungan, dengan skema penjaminan yang disesuaikan. Untuk kecelakaan tunggal, penjaminan utama berasal dari BPJS Kesehatan, sedangkan untuk kecelakaan yang melibatkan pihak lain, penjaminan pertama berasal dari Jasa Raharja, dan BPJS Kesehatan akan menanggung sisa biaya yang melebihi batas tanggungan Jasa Raharja. Semua ketentuan ini berlaku dengan syarat adanya laporan kepolisian terkait kejadian tersebut.

Hingga saat ini, baru sembilan badan usaha di Mansel yang telah mendaftarkan karyawannya dalam program JKN, di antaranya PT Aqsa Jaya Papua, PT Ebier Suth Cokran, CV Petrosyu Pratama, dan beberapa lembaga usaha lainnya. Pihaknya berharap lebih banyak lagi lembaga usaha yang berpartisipasi demi memberikan perlindungan bagi pekerjanya. [BOM-R2]