Bupati Teluk Bintuni Minta Tambah Kuota BBM Subsidi

Bintuni, TP – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, S.E., M.H, mendesak penambahan kuota sekaligus penataan ulang pembagian BBM bersubsidi untuk wilayahnya. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibuy dan Cheroline Chrisye Makalew dalam pertemuan monitoring bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta perwakilan PT Pertamina, Senin (27/4/2026) di Gedung Sasana Karya, SP 3 Manimeri.

Jenis bahan bakar yang diminta penambahan kuotanya adalah Jenis BBM Tertentu (JBT) Bio Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah kekurangan pasokan yang sempat terjadi, terutama di wilayah perkotaan seperti Distrik Bintuni dan Manimeri, sekaligus menekan laju inflasi akibat tingginya biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok.

“Kita butuh penataan ulang pembagian kuota agar tidak ada lagi kekosongan stok di agen resmi. Hal ini penting untuk mengurai kemacetan dan antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU perkotaan,” tegas Bupati Yohanis.

Menurutnya, dengan pemerataan dan penambahan kuota yang disesuaikan dengan kebutuhan riil, penumpukan kendaraan di satu titik distribusi bisa dihindari. Ia bahkan mengusulkan agar Pertashop juga diberi kesempatan menyalurkan BBM subsidi tersebut dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Kalau ini bisa diwujudkan, kami sebagai pemerintah daerah tentunya sangat mengapresiasi. Semua harus berbasis data konsumsi nyata di lapangan, sehingga alokasi tepat sasaran dan memadai,” tambahnya.

Selain masalah kuota, Bupati juga menyoroti perlunya pengawasan bersama yang lebih ketat. Ia meminta peran aktif Pemda dalam memastikan harga jual di tingkat pengecer sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Saat ini masih ditemukan banyak pengecer yang tidak memenuhi standar takaran, baik dari segi kualitas alat maupun ketetapan harga.

Kondisi serupa juga terjadi pada distribusi LPG 5,5 kg dan 12 kg, di mana harga di lapangan melonjak cukup signifikan dengan persentase kenaikan mencapai 42 hingga 49 persen.

“Kami butuh rumusan yang jelas untuk penertiban pedagang eceran dan penetapan HET, agar masyarakat tidak dibebani harga yang tidak wajar. Pengawasan kolaboratif ini harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan sejumlah usulan strategis lainnya, di antaranya permintaan pembangunan pabrik LPG dan jaringan gas rumah tangga di wilayah Teluk Bintuni.

Sementara di sektor kelistrikan, ia mendorong percepatan serah terima operasi jaringan ke PLN, optimalisasi kelebihan pasokan listrik dari BP Tangguh, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah terpencil, serta penambahan alokasi program pemasangan listrik gratis bagi 2.000 hingga 5.000 keluarga kurang mampu. Khususnya, program ini diprioritaskan untuk wilayah distrik yang terdampak langsung oleh aktivitas operasional BP Tangguh.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal solusi menyeluruh, di mana seluruh usulan dan kesepakatan yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti oleh BPH Migas, Pertamina, dan instansi terkait lainnya demi kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni.[CR25-R2]