Manokwari, TP – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka menciptakan sumber pemasukkan baru guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Upaya ini sesuai arahan yang menitikberatkan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekedar unit layanan, tetapi unit mampu mengelola potensi ekonomi dan berinovasi menciptakan sumber pendapatan terhadap daerah.
Kepala Dishut Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto mengatakan, pada tahun ini, Dishut diberi target PAD sebesar Rp6 miliar, terdiri dari program perhutanan sosial sebesar Rp5 miliar dan program kelompok tani hutan sebesar Rp1 miliar.
Ia mengungkapkan, dari target itu, pihaknya sudah berproses secara bertahap. Sejak April 2026, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan kelompok perhutanan sosial dari hutan desa Yarmatum sudah melepas pengiriman kulit kayu Masohi kering sebanyak 1,7 ton ke Surabaya.
“Kami upaya ini berjalan baik ke depan. Kalau dihitung, nilai transaksi ekonominya bisa mencapai Rp4 miliar lebih dari kontribusi kelompok perhutanan sosial hutan desa Yarmatum,” kata Susanto kepada Tabura Pos di Aston Niu Hotel Manokwari, belum lama ini.
Dirinya merasa optimis target PAD untuk Dishut bisa tercapai jika kelpmpok perhutanan sosial maupun kelompok tani hutan bisa diberi dukungan secara maksimal.
“Tahun 2025 memang kami belum diberi target PAD, tetapi setelah arahan dan kebijakan Gubernur ini dimasukkan dalam RPJMD, rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja), maka kita diberi tanggung jawab untuk berinovasi memberi PAD bagi daerah,” jelas Susanto.
Dishub Tidak Diberikan Target PAD
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua Barat tidak diberikan target, tetapi minimal ada upaya dalam peningkatan PAD terhadap Provinsi Papua Barat.
Plt. Kepala Dishub Provinsi Papua Barat, Markus L. Sabarofek mengatakan, pada tahun ini, pihaknya tidak diberi target angka, tetapi dalam setiap rapat, OPD harus berinovasi menciptakan sumber pendapatan terhadap PAD, terutama OPD teknis, seperti Dishub.
Menurut Sabarofek, pihaknya berupaya untuk mengambil kembali aset milik Pemprov Papua Barat berupa lapangan penumpukan container di areal PT Pelindo Regional IV Manokwari.
“Kami lagi berupaya mengoptimalkan tiga terminal tipe B yang sudah diresmikan, baik di Wosi, Manokwari, Teluk Bintuni maupun Manokwari Selatan (Mansel) agar bisa memberi kontribusi pemasukkan bagi Papua Barat,” jelas Sabarofek kepada Tabura Pos, belum lama ini.
Ditanya tentang operasional dari ketiga terminal milik Pemprov pada ketiga kabupaten tersebut, jelas Sabarofek, secara administrasi sudah diterbitkan disposisi untuk pendelegasian tugas terhadap para staf Dishut untuk bekerja pada ketiga terminal.
“Personilnya sudah ditempati, tetapi belum bisa digeser, karena masih menunggu biaya operasional,” jelas Sabarofek.
Dikatakannya, sampai saat ini, Dishub sedang menunggu biaya operasional, karena masih ada proses DPA Dishub yang disesuaikan dengan administrasi keuangan.
“Kami target tahun ini harus segera menggeser personil ketiga terminal, karena mereka yang akan bertanggung jawab mengelola terminal, bekerja sama dengan daerah bawahan agar kami juga beri kontribusi pemasukkan bagi daerah dari pengelolaan asset-aset ini,” pungkas Sabarofek. [FSM-R1]
