Sorong – Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, mengusulkan anggaran sebesar Rp243,37 miliar kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan strategis sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bupati Tambrauw, Yeheskiel Yesnath di Sorong, Senin, mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa di daerah itu.
“Usulan anggaran sebesar Rp243,37 miliar kami fokuskan untuk pembangunan ruas-ruas jalan strategis, yaitu Sausapor-Bikar, Bikar-Werur, Baun-Metnayam, Jalan Dalam Kota Fef, Fef-Syujak, serta Bikar-Syumbab,” katanya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi, sehingga berdampak terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas jalan diharapkan dapat memperlancar konektivitas antarwilayah, memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya distribusi logistik, serta membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.
Selain mengusulkan pembangunan ruas jalan, Pemerintah Kabupaten Tambrauw juga meminta pemerintah pusat meningkatkan status beberapa ruas strategis menjadi jalan nasional.
Menurut Yeheskiel, perubahan status tersebut penting agar penanganan pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat didukung langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Apabila beberapa ruas jalan strategis beralih menjadi jalan nasional, maka penanganannya dapat didukung langsung oleh pemerintah pusat sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka keterisolasian sejumlah kampung di Kabupaten Tambrauw.
Selain itu, infrastruktur jalan yang memadai juga diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kita berharap usulan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berkaitan dengan usulan itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan pertemuan dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam rapat koordinasi sinkronisasi program kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta pada 2 Juli 2026. [Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu/Editor: Ahmad Wijaya/ANTARA]
