Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menegaskan, pengarusutamaan gender bukan menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi komitmen bersama semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Dikatakannya, pembangunan kesetaraan gender sudah menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta diintegrasikan dalam RPJMD Papua Barat 2025-2029 untuk mewujudkan visi Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
Menurut dia, komitmen pemda mulai menunjukkan hasil positif, dimana Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 meningkat menjadi 82,87 dari target 82,76 serta ditargetkan kembali naik menjadi 83,26 pada 2026.
Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua Barat juga mengalami penurunan dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 0,545.
“Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mulai memberi dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara lebih setara,” kata Mandacan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Keseteraan Gender (PKG) 2026 di salah satu hotel di Manokwari, Senin (13/7/2026).
Ia menambahkan, pembangunan responsif gender bertujuan memastikan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia hingga kelompok rentan lainnya memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pembangunan.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
“Jadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, perkuat kolaborasi lintas sektor, dan pastikan seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” ujar Mandacan.
Dirinya juga berharap Rakor PKG ini mampu mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif dan berkeadilan.
Sementara Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Prof. Charlie D. Heatubun mengatakan, kesetaraan gender menjadi program stategis dalam mendukung pembangunan dan keadilan bermasyarakat.
“Tujuan Rakor meliputi memberi pemahaman tentang pembangunan kesetaraan gender dan mempelajari tentang kesetaraan gender demi terwujudnya keadilan,” kata Heatubun. [FSM-R1]
