Manokwari, TABURAPOS.CO – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, telah memutuskan untuk melaksanakan pra Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Walikota se – Papua Barat.
Sementara pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota se Papua Barat dijadwalkan akan dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Kamis – Jumat (20-21/10/2022).
“Hari ini kita putuskan untuk pra raker bukan rakerda, rakerda direncanakan minggu depan di Sorong Kabupaten, karena ada beberapa pejabat bupati yang tidak hadir, mereka perlu hadir untuk bersepakat bersama dalam rangka menyusun rencana APBD induk tahun anggaran 2023,” kata Waterpauw kepada para wartawan usai pra raker di Auditorium PKK, Arfai Perkantoran, Rabu (13/10/2022).
Karena, lanjut Waterpauw, ada beberapa issu yang sifatnya strategis yang akan dijadikan sebagai pedoman yang nantinya akan dibahas bersama dalam rakerda minggu depan.
Dirincikan Waterpauw, isu – isu yang akan dibahas diantaranya tentang pendidikan dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebab banyak bupati berkeluh kesah atau meminta peninjauan kembali terkait tata ruang tersebut.
“Tata ruang ini, kita punya hutan yang luas dan besar tapi kalau sudah dimasukan dalam konsepsi itu, maka untuk memakainya harus sesuai dengan aturan dan kalau tidak akan dipidanakan,” terang Waterpauw.
Sebagai pemerintah, kata dia, harus menindaklanjuti aspirasi rakyat dengan pengembangan kehidupan mereka dengan memanfaatkan berbagai sisi. Namun, pihaknya juga harus melihat dengan benar, sehingga hambatan ini tidak dijadikan sebagai kebijakan di tahun 2023.
BACA JUGA: Terkendala Operator, Banyak Sekolah Belum Manfaatkan Sarpras Bantuan Pemerintah Pusat
“Di tahun 2023 kita akan tinjau RTRW dan kita revisi karena sudah ada perda-nya Nomor 3 Tahun 2022. Waktu itu lahirnya Perda RTRW langsung diprotes bupati dan walik kota, karena hal ini dikerjakan dengan diam – diam yang akhirnya diputuskan menjadi perda,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya revisi kembali RTRW dan akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ekonomi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Sedangkan, berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan pertumbuhan ekonomi rakyat, inflasi dan kenaikan BBM, Waterpauw mengatakan akan dibahas bersama dalam rakerda.
“Tetapi kita mau fokus dulu di sektor pendidikan, karena rupanya hasil paparan dari bapak Agus Sumule ternyata cukup besar angka putus sekolah di kabupaten dan kampung – kampung,” tandas Waterpauw. [FSM-R3]
