Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Stakeholder dan penandatanganan nota kesepahaman Pengawas Pemilu partisipatif aktif antara Bawaslu Papua Barat dengan stakeholder terkait Pemilu Tahun 2024 di Manokwari, Jumat (17/11).
Penandatanganan nota kesepahaman Pengawas Pemilu partisipatif aktif melibatkan lima lembaga yakni, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, Klasis GKI Manokwari, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie mengatakan, kegiatan rakor bersama stakeholder dan penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dan kontribusi positif baik dari lembaga masing-masing maupun diri sendiri untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Menurutnya secara kelembagaan Bawaslu menyampaikan apresiasi kepada kelima lembaga yang turut dalam proses penjajakan diskusi dan juga pemetaan proses pemahaman yang sudah dilakukan bersama untuk mengidentifikasi bahwa dasar dari kerjasama ini dimulai dari pemetaan indeks kerawanan Pemilu yang menempatkan Papua Barat masuk dalam 6 provinsi tertinggi kerawanannya terkait isu SARA.
Menurutnya terkait dengan isu SARA Bawaslu mengidentifikasi ada potensi dan ruang yang perlu dibangun untuk menjalin kerjasama baik dari dewan adat Papua, MUI, Ketua Klasis, KNPI dan juga wartawan melalui MoU sebagai bagian dari ajak kepada para pihak untuk bekerjasama dan berkolaborasi menghadapi tantangan yang ada.
“Tantangan kita bahwa ada situasi dimana jika hanya mengharapkan Bawaslu sendiri yang bekerja tidak bisa,” tegas Elias.
Menurutnya, ada kemungkinan potret yang sudah digambarkan sebagai bagian dari peringatan bahwa kondisi SARA atau isu SARA dapat terjadi, apakah berbasis kekerasan atau potensi lainnya.
“Mungkin nanti Pilkada soal konstruksi orang asli Papua dan seterusnya ruang-ruang itu kemungkinan akan terjadi,” tuturnya.
Maka dari itu, Elias mengatakan secara kelembagaan hal tersebut sangat penting, misalnya bagaimana menekankan agar fasilitas gereja maupun masjid agar tidak dijadikan sebagai ruang untuk membangun isu-isu atau materi yang sifatnya berkampanye.
“Hari ini belum Nampak, tetapi nanti pasca dipilih atau penetapan itu bisa jadi ada maka dari itu saya harapkan afirmasi orang asli Papua itu tidak hanya saja pada wilayah pertarung electoral sekarang tetapi ada akomodatif afirmasi terhadap kepentingan orang asli Papua di dalam DPAK yang sama juga dengan provinsi,” ujar Elias.
Ia berharap, Dewan Adat Papua bisa menjadi pelopor menyediakan ruang serta informasi kepada masyarakat secara umum. Begitu juga kepada para pemuda yang memiliki peran penting untuk membangun komunitasnya bahwa masa depan Papua Barat harus dijaga.
“Jangan biarkan masa depan Papua Barat hanya ada ditangan orang orang yang ikut Pemilu. Kita harus mampu merawat dalam perspektif kepemudaan. Ini bagian dari komitmen bersama dan mulai hari ini kedepan Bawaslu tetap menjadikan mereka sebagai mitra strategis,” pungkasnya.[AND-R3]
