Sorong, TP – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar pertemuan guna membahas implementasi program kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta realisasi manfaat bagi peserta. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (14/4/2026).
Program JKN sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di mana, regulasi tersebut menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberlangsungan program JKN di masing-masing wilayah.
Dalam samnutannya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting guna memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Tanah Papua.
“Kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN,” ujar Gubernur, Elisa Kambu.
Gubernur memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya pendaftaran penduduk melalui segmen PBPU Pemda di seluruh kabupaten/kota, pengalokasian anggaran iuran JKN secara optimal, serta kerja sama dengan 123 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 11 rumah sakit.
Diakui Gubernur, bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Olehnya itu, aspek kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan yang bermutu dan setara.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus mendukung program strategis nasional JKN melalui perluasan kepesertaan, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta kepatuhan dalam pengelolaan dan penganggaran sesuai regulasi yang berlaku.
“Dengan jaminan kesehatan yang kuat, kita optimistis pembangunan di PBD semakin maju, masyarakat sejahtera, dan generasi muda tumbuh sehat serta berdaya saing,” tambahnya.
Gubernur berharap, forum ini dapat menjadi wadah diskusi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tidak hanya dari sisi cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan pelayanan yang mudah, cepat, dan merata. [CR24-R2]
