Tata Aktivitas Pertambangan, Pastikan Manfaat Bagi Masyarakat dan Lestarikan Lingkungan
Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mendesak Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadali terkait pelegalan pertambangan rakyat. Langkah ini dinilai kunci utama menata pertambangan tanpa izin yang telah lama menjamur di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
“Saya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pemprov harus bergerak aktif agar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat berjalan lancar dan jelas arahnya,” ujar Wonggor dalam keterangan pers yang diterima Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan tidak melarang pemanfaatan sumber daya alam, namun pengelolaannya harus memberikan dampak nyata dan adil bagi daerah serta masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. “Kita harus mengatur aktivitas ini dalam koridor hukum, sehingga memberi manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Pemprov diminta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan inventarisasi menyeluruh lokasi dan kemajuan pengajuan izin di setiap kabupaten. Wonggor juga mengingatkan agar langkah penertiban tetap memperhatikan aspek perlindungan masyarakat adat.
“Pengelolaan SDA harus berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan memberikan kepastian hukum. Saya mendukung pertambangan yang lebih terarah, segera tindaklanjuti pertemuan lintas sektor demi transparansi dan keadilan dalam pengelolaan potensi emas Papua Barat,” tandasnya. [FSM-R2]
